TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS : SMA N 8 KOTA JAMBI)

ANINDA F.L, 2100874201147 (2025) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS : SMA N 8 KOTA JAMBI). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (163kB)
	Text (TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE YANG DILAKUKAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS : SMA N 8 KOTA JAMBI)) ANINDA FL. 2100874201147.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa yang menekankan pada keadilan dan integritas. Korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat merusak prinsip ini, seperti yang terjadi di SMA Negeri 8 Jambi, di mana kepala sekolah menerima suap untuk meluluskan siswa yang tidak memenuhi syarat akademis. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam PPDB online yang dilakukan oleh kepala sekolah berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian adalah mengkaji penerapan hukum dalam kasus ini, menilai putusan hakim terkait rasa keadilan, serta dampaknya terhadap integritas sistem pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem PPDB online dirancang untuk mencegah korupsi, kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih membuka celah untuk praktik ilegal. Vonis terhadap pelaku dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, dan penerapan sanksi yang efektif untuk memastikan integritas sistem pendidikan. Dengan pendekatan hukum yang konsisten, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang adil, bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

Actions (login required)

View Item