PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 443/Pid/2025/PN.Jmb

JOHANES SIREGAR, 2100874201019 (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 443/Pid/2025/PN.Jmb. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (27kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR: 443/Pid/2025/PN.Jmb) JOHANES SIREGAR 2100874201019.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan pemerasan. Pada Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pemerasan diancam dengan sanksi pidana. Masalah yang diangkat adalah Bagaimakanah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb. Apakah pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama berdasarkan putusan hakim nomor: 443/Pid/2025/PN.Jmb sudah mencerminkan rasa keadilan bagi korban memberikan efek jera terhadap terdakwa. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah mengunakan Dokumen sekunder (Putusan Pengadilan Negeri Jambi). Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang menindakkan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang menindakkan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 368 Ayat (1) KUHP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) tahun penjara. Pertanggungjawaban yang di jatuhkan melalui vonis majelis hakim terhadap pelaku pemerasan secara bersama-sama masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan yang di anggap sangat meresahkan dan merugikan. Maka dakwaan jaksa yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan korban pada khususnya. mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 2 (dua) tahun penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat, tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Hal ini bertujuan memberikan efek jera terdakwa agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.

Actions (login required)

View Item