TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAKAN REHABILITASI DAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

MUHAMMAD FAUZAN ALHABIB, 2000874201254 (2025) TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAKAN REHABILITASI DAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAKAN REHABILITASI DAN PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PELAKU NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI) MUHAMMAD FAUZAN ALHABIB 2000874201254.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan aspek keamanan, tetapi juga mulai memprioritaskan pendekatan kesehatan dalam penanganan masalah narkotika. Studi tentang tindakan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika memiliki relevansi penting dalam menilai sejauh mana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menerapkan asas keadilan dan prinsip humanisme dalam perkara narkotika. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk menilai urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika di Pengadilan Negeri Jambi, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan teori dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan urgensi penerapan rehabilitasi dan penghapusan pidana bagi pelaku narkotika terletak pada pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik dan mental pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dalam menghadapi kendala kurangnya pemahaman terhadap perbedaan peran pelaku, terbatasnya lembaga rehabilitasi yang tersedia, serta belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu yang menjadi dasar untuk menentukan kelayakan rehabilitasi, pemerintah dan lembaga peradilan telah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan koordinasi antar-instansi terkait, memperkuat landasan regulasi, serta mengintensifkan sosialisasi kepada aparat penegak hukum. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat penerapan kebijakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang bagi penyalahguna narkotika.

Actions (login required)

View Item