PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO

NAJWA SYAUQI AURELLIA, 2100874201157 (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (20kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TEBO) NAJWA SYAUQI AURELLIA 2100874201157.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo, khususnya pada kasus penggelembungan suara dalam Pemilu 2024. Kasus tersebut melibatkan penyelenggara Pemilu yang melakukan manipulasi rekapitulasi suara melalui aplikasi SIREKAP. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta integritas penyelenggara Pemilu di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan aparat penegak hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, politik uang, lemahnya integritas penyelenggara, dan keterbatasan sarana penegakan hukum. Penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sudah berjalan sesuai aturan, namun masih terkendala waktu penanganan perkara yang singkat, koordinasi yang belum maksimal, serta adanya kepentingan politik lokal. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kabupaten Tebo sudah dilaksanakan, tetapi efektivitasnya masih rendah. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar tercipta Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Actions (login required)

View Item