PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

MUHAMMAD FERDYAN ANWAR, 2100874201184 (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI) MUHAMMAD FERDYAN ANWAR 2100874201184.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan dalam bidang lalu lintas tidak dapat dipisahkan dari kejadian kecelakaan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja di jalan, yang melibatkan kendaraan bermotor. Tindakan pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri tanpa memberikan pertanggungjawaban dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 312 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Guna mengatasi tingginya kasus tindak pidana tabrak lari, peran kepolisian sebagai institusi penegak hukum sangatlah penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara optimal dan berimbang dengan jumlah kasus yang terjadi, proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam penanganan kasus, aparat kepolisian menerapkan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan bentuk sanksi yang dapat berupa pidana penjara, denda, atau penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut antara lain tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, tidak dikenalnya identitas korban maupun pelaku, serta minimnya dukungan alat bukti seperti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses identifikasi dan penyelidikan terhadap pelaku, sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja lebih keras dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Actions (login required)

View Item