TINDAK PIDANA PERETASAN DATA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

ZIYAD MAYASSAR, 1900874201006 (2025) TINDAK PIDANA PERETASAN DATA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf Download (395kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (TINDAK PIDANA PERETASAN DATA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKUNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) ZIYAD MAYASSAR 19008742010006 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran pelanggaran data dan peretasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran data atau peretasan adalah tindakan pidana berupa akses atau penetrasi tanpa izin ke dalam sistem komputer tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang mengatur pelanggaran pelanggaran data dan pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis data kualitatif dari putusan pengadilan dan teori hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran pelanggaran data dan peretasan diatur dalam Pasal 30(1), (2), dan (3) tentang akses ilegal dan Pasal 32(2) tentang pencurian data. Pertanggungjawaban pidana pelaku dijamin melalui hukuman dan sanksi yang diuraikan dalam Pasal 46(1), (2), dan (3) dan 48(2), yang meliputi hukuman penjara dan denda. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaku pelanggaran data dan peretasan harus bertanggung jawab atas tindakannya, yang mengharuskan terpenuhinya unsur-unsur yang diuraikan dalam pasal-pasal hukum yang relevan.

Actions (login required)

View Item