PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI

ZULAIKA, 2100874201059 (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (10kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (340kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI) ZULAIKA 2100874201059 .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk dan modus. Salah satu contohnya adalah individu yang melakukan pemungutan uang parkir secara ilegal di tempat umum tanpa izin resmi, di mana mereka kerap menggunakan ancaman atau tekanan agar masyarakat mau membayar. Praktik pemerasan juga terjadi dengan modus permintaan THR secara paksa oleh kelompok atau organisasi tertentu.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi serta menganalisis kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menindak pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan atau pengaduan masyarakat. Proses penanganan dilaksanakan secara sistematis mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 368 KUHP. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam menjerat pelaku pemerasan. Dalam menindak pelaku tindak pidana pemerasan, aparat kepolisian di wilayah hukum Polresta Jambi dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa takut, pemerasan juga jarang terjadi secara terbuka, sehingga sulit dideteksi tanpa adanya laporan masyarakat. Sebagai bentuk upaya pencegahan, pihak kepolisian memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk lebih sadar hukum dan aktif menjaga diri dari tindakan yang melanggar hukum.

Actions (login required)

View Item