ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENPAWAH NOMOR 438/PID.B/2023/PN MPW DALAM PERKARA PEMBAJAKAN KAPAL

MUHAMMAD DAFFA, 1900874201255 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENPAWAH NOMOR 438/PID.B/2023/PN MPW DALAM PERKARA PEMBAJAKAN KAPAL. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (444kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MENPAWAH NOMOR 438/PID.B/2023/PN MPW DALAM PERKARA PEMBAJAKAN KAPAL) MUHAMMAD DAFFA 1900874201255A.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembajakan kapal menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pelayaran karena umumnya dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi terhadap awak kapal, penumpang, dan barang muatan. Aksi ini sering melibatkan senjata tajam atau senjata api, sehingga berisiko mengakibatkan cedera bahkan kematian. Selain itu, pembajakan dapat merusak kapal, menimbulkan trauma psikologis bagi korban, serta mengganggu aktivitas pelayaran yang seharusnya berlangsung aman dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi pidana pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menimbang dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pembajakan kapal pada Putusan Pengadilan Negeri Menpawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menganalisis sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sanksi pidana atas pembajakan kapal di wilayah perairan Indonesia telah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam KUHP Pasal 438–479 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Secara khusus, Pasal 438 dan Pasal 439 KUHP menjadi ketentuan sentral dalam menjerat pelaku pembajakan kapal di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Mpw, Pengadilan Negeri Mempawah memutuskan bahwa dakwaan Pasal 439 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini menegaskan peran penting pasal tersebut sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi keamanan maritim dan menindak tegas pelaku pembajakan kapal.

Actions (login required)

View Item