IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI MDT NURUL YAQIN DESA TENGAH ULU KABUPATEN TEBO)

REYZALDI FITRANANDA, B23031010 (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI MDT NURUL YAQIN DESA TENGAH ULU KABUPATEN TEBO). Tesis thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 01.COVER.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03.ABSTRAK.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text 06.BAB I.pdf - Published Version Download (456kB)
	Text 10 . BAB V.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (205kB)
	Text (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI INDONESIA (STUDI KASUS DI MDT NURUL YAQIN DESA TENGAH ULU KABUPATEN TEBO)) REYZALDI FITRANANDA B23031010.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan kemandirian desa, dengan studi kasus pada Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Nurul Yaqin di Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek alokasi dana pendidikan keagamaan, integrasi kebutuhan lembaga sosial keagamaan dalam perencanaan pembangunan desa, dan kapasitas pemerintah desa dalam mengoptimalkan kelembagaan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi dan faktor penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif desa memiliki kewenangan luas, realitas di lapangan menunjukkan minimnya perhatian terhadap lembaga pendidikan nonformal seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Nurul Yaqin. Kurangnya alokasi dana desa untuk pendidikan keagamaan dan lemahnya keterlibatan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dalam musyawarah perencanaan pembangunan menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi desa terkait alokasi dana untuk lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem tata kelola desa. Dengan strategi yang tepat, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat lebih optimal dan berdampak langsung pada kemandirian desa secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item