PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH JPU MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

VIDI PRASETYO, 2200874201157 (2026) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH JPU MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH JPU MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI) VIDI PRASETYO 2200874201157.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kejaksaan memegang fungsi strategis dalam menentukan arah penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dari kewenangannya untuk memutuskan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau dapat dihentikan melalui mekanisme tertentu, termasuk melalui penerapan restorative justice. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi serta mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan restorative justice. Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali perkara (dominus litis) yang berwenang menilai kelayakan perkara untuk diselesaikan di luar pengadilan. Penerapan restorative justice dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penilaian kriteria perkara, pelaksanaan mediasi, hingga penghentian penuntutan. Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Jambi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Hambatan tersebut meliputi ketidakkonsistenan para pihak dalam proses perdamaian, panjangnya prosedur administratif, serta keterbatasan jangka waktu pelaksanaan restorative justice sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Actions (login required)

View Item