PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN DI LUAR NIKAH YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI

BRIMAS AKBAR PRATAMA, 2200874201043 (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN DI LUAR NIKAH YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (109kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN DI LUAR NIKAH YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI) BRIMAS AKBAR PRATAMA 2200874201043.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, serta untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di Polsek Kota Baru Jambi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban penganiayaan dalam hubungan di luar nikah tetap memperoleh perlindungan hukum dari kepolisian tanpa memandang status hubungan dengan pelaku. Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan fisik melalui pengamanan, bantuan medis (visum), perlindungan psikologis, serta pendampingan dalam proses hukum berdasarkan Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor internal seperti keterbatasan fasilitas khusus dan faktor eksternal seperti keengganan korban untuk melapor karena stigma sosial atau ketakutan. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam memberikan kepastian hukum sudah berjalan, namun diperlukan peningkatan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikis korban. Peneliti menyarankan agar Kepolisian Sektor Kota Baru terus memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta meningkatkan sosialisasi hukum melalui Bhabinkamtibmas. Hal ini penting untuk menumbuhkan keberanian korban dalam melaporkan tindak kekerasan guna meminimalisir praktik diskriminasi hukum di masyarakat.

Actions (login required)

View Item