SISTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS ANTARA RUMAH MAKAN MAS ALDI DENGAN BADAN SEARCH AND RESCUE (BASARNAS) KOTA JAMBI

NURHALISA, 2200874201039 (2026) SISTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS ANTARA RUMAH MAKAN MAS ALDI DENGAN BADAN SEARCH AND RESCUE (BASARNAS) KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (152kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (578kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (SISTEM PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS ANTARA RUMAH MAKAN MAS ALDI DENGAN BADAN SEARCH AND RESCUE (BASARNAS) KOTA JAMBI) NURHALISA 2200874201039.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran serta proses penyelesaian wanprestasi dalam transaksi bisnis antara Rumah Makan Mas Aldi dengan Badan Search and Rescue (BASARNAS) Kota Jambi. Hubungan kerja sama tersebut didasarkan pada perjanjian penyediaan jasa konsumsi bagi pegawai BASARNAS dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara berkala dua kali dalam satu bulan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan pembayaran yang berulang, sehingga menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik Rumah Makan Mas Aldi, kasir rumah makan, Bendahara Pengeluaran BASARNAS, serta Kepala BASARNAS Kota Jambi, yang didukung dengan studi dokumentasi dan bahan hukum primer serta sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran antara Rumah Makan Mas Aldi dan BASARNAS Kota Jambi secara normatif telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan pembayaran akibat faktor administratif dan prosedural internal BASARNAS. Keterlambatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pemenuhan prestasi (late performance). Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu komunikasi langsung, penyampaian keberatan, dan musyawarah antara para pihak, dengan mengedepankan prinsip itikad baik dan keberlanjutan hubungan kerja sama. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian pembayaran dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam hubungan kontraktual dengan instansi pemerintah.

Actions (login required)

View Item