PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI)

KWANGGA FRATAMA AL ASQAR, 2200874201048 (2026) PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text 2. PLEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI (STUDI KASUS LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI)) KWANGGA FRATAMA AL ASQAR 2200874201048.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkara korupsi dengan nomor LP/A/63/II/2022/SPKT I/POLRESTA JAMBI/ POLDA JAMBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental untuk melindungi hak asasi tersangka agar tidak diperlakukan sewenang-wenang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakseimbangan posisi antara tersangka dan penegak hukum yang sering kali memicu pelanggaran asas tersebut, terutama dalam kasus tangkap tangan di mana aparat cenderung menerapkan asas praduga bersalah. Faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi tuntutan pemberantasan korupsi yang cepat, adanya ekspose berlebihan di media massa yang menciptakan stigma negatif, serta pemeriksaan yang terkadang tidak proporsional sehingga mengabaikan hak-hak tersangka.

Actions (login required)

View Item