ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

AGUM LAKSANA PRAWIJAYA, 2200874201057 (2026) ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 4. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (16kB)
	Text (ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN) AGUM LAKSANA PRAWIJAYA 2200874201057.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dua masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakpastian status hukum akibat perkawinan yang tidak dicatat dan batas usia perkawinan yang mengikuti hukum adat lokal. Penyelesaian masalah ini penting untuk kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat hukum adat dan undang-undang perkawinan dan untuk menjelaskan status hukum perkawinan adat suku anak dalam di Provinsi Jambi berdasarkan hukum adat dan undang-undang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian berupa penegakan perundang-undangan sehingga Sumber data yaitu Bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier titik untuk teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum adat suku Anak Dalam di Jambi dan undang-undang perkawinan. Hukum adat masih mendukung pernikahan dini dan pernikahan semenda, sementara hukum positif melarang pernikahan di bawah umur. Kurangnya perhatian pemerintah di bidang hukum dan pendidikan menyebabkan banyak pernikahan tidak tercatat. Hal ini menimbulkan masalah administrasi, perlindungan anak, dan hak waris, meski adat menganggap pernikahan tersebut sah untuk mempererat kekerabatan.

Actions (login required)

View Item