PENGATURAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

INDIRA MAHARANI, 2200874201025 (2026) PENGATURAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (292kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (67kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (PENGATURAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) INDIRA MAHARANI 2200874201025.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan serta penerapan dan implikasi yuridisnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya pembaruan hukum pidana nasional yang menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif. Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan restorative justice menjadi relevan karena karakter perbuatannya yang relatif ringan serta lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan daripada pemidanaan yang bersifat represif.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam KUHP Nasional tidak diatur secara eksplisit dalam satu bab khusus, namun nilai-nilai restoratif telah terintegrasi dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54. Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan perdamaian, pemaafan korban, serta pemulihan kerugian dalam menjatuhkan pidana, khususnya terhadap tindak pidana ringan. Implikasi yuridisnya adalah terjadinya penguatan asas ultimum remedium dan pemberian ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional, seperti pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.Dengan demikian, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional telah memberikan legitimasi normatif terhadap penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

Actions (login required)

View Item