AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERSEORANGAN (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

ALIA WULANDARI, 2200874201136 (2026) AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERSEORANGAN (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (26kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9kB)
	Text (AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGUASAAN HUTAN PRODUKSI OLEH PERSEORANGAN (Studi Kajian Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)) ALIA WULANDARI 2200874201136.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Salah satu sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya hutan. Hutan merupakan sumber ekosistem yang penting bagi kesejahteraan manusia yang menyediakan perlindungan bagi keanekaragaman hayati terestrial dan juga memiliki potensi untuk memitigasi perubahan iklim serta sebagai sarana penyerapan karbon. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penguasaan hutan produksi oleh perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun akibat hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Hutan Produksi Oleh Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ialah sanksi pemidanaan, Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kehutanan dibedakan terhadap orang perorangan, orang perorangan yang berada disekitar kawasan hutan, badan hukum atau korporasi dan pejabat pemerintah dalam hal tidak melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Dengan dijadikannya korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana kehutanan, tentu sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Pengaturan hukum apabila penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf A dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi Pasal 50 Ayat (3) Huruf A yaitu “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Pasal 78 Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf A, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Saran yang dikemukakan hendaknya sanksi pemidanaan bagi penguasaan hutan produksi oleh perseorangan dilakukan secara tidak sah yang tertuang dalam Pasal 93 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus di revisi mengingat ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masih terlalu ringan sehingga sanksi tersebut tidak efektif untuk di terapkan

Actions (login required)

View Item