ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 11/Pdt.G/2020/Pn JMB TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1266 KUTAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TOMY, 2100874201230 (2026) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 11/Pdt.G/2020/Pn JMB TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1266 KUTAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (19kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 3. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15kB)
	Text (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 11/Pdt.G/2020/Pn JMB TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1266 KUTAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA) TOMY 2100874201230.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana disepakati. Dalam praktik, tidak jarang terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian timbal balik adalah Pasal 1266 KUHPerdata yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan untuk menyatakan pembatalan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Jmb terkait pembatalan perjanjian kerja sama secara sepihak serta menelaah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan a quo lebih mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan kontraktual dalam perjanjian kerja sama tanpa mempertimbangkan secara memadai keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata. Hal ini menimbulkan persoalan terhadap penerapan asas kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan Pasal 1266 KUHPerdata secara konsisten guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian.

Actions (login required)

View Item