PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DI POLRESTA JAMBI

AL ATHABLIQ, 1900874201209 (2026) PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DI POLRESTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 01. COVER.pdf - Published Version Download (96kB)
	Text 02. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text 06. BAB I.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text 09. BAB V.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text 11. DAFTAR PSUTAKA.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DI POLRESTA JAMBI) AL ATHABLIQ 1900874201209.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Diberlakukannya sistem pidana dibawah minimal khusus diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika karena dapat dikenai hukuman yang berat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi dan mengetahui kendala-kendala dalam penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Hasil penelitiannya ialah kasus di Polresta Jambi pada Januari 2024 menunjukkan penerapan asas legalitas melalui operasi controlled delivery, di mana pelaku ditangkap dengan barang bukti 20 paket sabu. Berdasarkan hasil pengujian, pelaku dijerat Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana narkotika di Polresta Jambi menghadapi berbagai kendala meskipun ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Kendala normatif muncul karena perumusan undang-undang tidak membedakan peran pelaku (bandar, pengedar, kurir, pengguna), sehingga hakim terikat pada pidana minimal tanpa ruang fleksibilitas. Dari aspek interpretatif, perbedaan tafsir antar aparat penegak hukum menimbulkan inkonsistensi putusan meski kasus serupa. Kendala teknis juga tampak dalam pembuktian, keterbatasan fasilitas laboratorium, serta prosedur rantai bukti yang belum sempurna. Selain itu, koordinasi antar lembaga sering kurang optimal, sehingga mekanisme rehabilitasi bagi pengguna sulit diterapkan. Ditambah lagi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana forensik, dan kapasitas lembaga pemasyarakatan memperparah masalah. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara asas legalitas, keadilan substantif, serta efektivitas penegakan hukum narkotika di lapangan.

Actions (login required)

View Item