ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.Mab )

Edi Sutikno, Edi Sutikno (2018) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 162/Pid.B/2013/PN.Mab ). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Edi Sutikno B.15031002 MH.pdf Download (619kB)

Abstract

Sumber daya alam harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan hidup , pencemaran lingkungan hidup adalah apabila baku mutu air permukaan telah dilampaui , penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air permukaan dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , untuk lebih jelas juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air yang menjelaskan standar baku air dapat dikatakan normal atau tercemar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup terhadap pencemaran air dengan adanya penambangan-penambangan liar khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang lingkungan dan undang-undang lain yang relevan dengan penelitian . Hasil penelitian yaitu Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (studi kasus perkara nomor 162/Pid.B/2013/PN.Mab belum berorientasi pada penegakan hukum karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup adalah lemahnya undang-undang dalam memberikan sanksi, lemahnya penegak hukum atau penyidik dalam menerapkan pasal-pasal dan undang-undangnya serta keterbatasan hakim dalam memutus suatu perkara karena hakim memutus perkara berdasarkan surat dakwaan jaksa dan putusan hakim haruslah menuhi rasa keadilan hukum keadilan moral dan keadilan masyarakat. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item