PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KOTA SUNGAI PENUH

FITRIYA, FITRIYA (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DI KOTA SUNGAI PENUH. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Fitriya B.16031057 MH.pdf Download (759kB)

Abstract

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melaksanakan bantuan sosial bagi rakyat miskin di Kota Sungai Penuh terhadap kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), namun adanya temuan penyalahgunaan data ini pernah dilaporkan kepada penegak hukum namun belum ada tidak lanjut hanya dilakukan pemutusan bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, maka dilakukan penelitian yang memiliki tujuan yaitu menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data penerima bantuan sosial, kendala yang dihadapi dalam memproses pelaku tindak pidana peyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Kota Sungai Penuh dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Kota Sungai Penuh. Pembahasan yang diperoleh bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data penerima bantuan sosial telah diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Kendala yang dihadapi dalam memproses pelaku tindak pidana penyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Kota Sungai Penuh adalah pelaku penyalahgunaan data telah berpindah tempat tinggal, sulitnya menangkap barang bukti, sulitnya menangkap pelaku penyalahgunaan data, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan data penerima bantuan sosial di Kota Sungai Penuh upaya preventif yaitu : melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk tim khusus untuk sebagai monitoring dan evaluasi bantuan sosial dengan melibatkan masyarakat di setiap kecamatan, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu dan upaya represif : meningkatkan pentingnya informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku penyalahgunaan data karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana penyalahgunaan data yang terjadi disuatu wilayah, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pemalsuan data. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Data Penerima Bantuan Sosial, Kota Sungai Penuh

Actions (login required)

View Item