PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn

AEDIRI ORIANSYAH SY, AEDIRI ORIANSYAH SY (2020) PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENERBANGAN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

[img] Text
Aediri Oriansyah B.16031082 MH.pdf

Download (832kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, majelis hakim menggunakan mekanisme musyawarah mufakat untuk memutus suatu perkara. Namun, terkadang, musyawarah majelis tidak mencapai kesepakatan karena ada beberapa hakim anggota yang menyatakan pendapat berbeda atau biasa dikenal dissenting opinion. Putusan pengadilan yang memuat dissenting opinion, salah satu bentuknya yaitu Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn. Dalam hal ini terdapat dissenting opinion atas putusan hakim yang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan putusan terhadap tindak pidana penerbangan berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia khususnya tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, bahwa pendapat yang berbeda yang terdapat dalam putusan tersebut hanyalah isi putusan pengadilan, bukan putusan yang akan dijalankan terkait dengan status terdakwa. Penerapan Dissenting Opinion dianggap urgen untuk menuntut pengadilan bersikap transparan dan adil; 2) yang menjadi dasar perbedaan pendapat hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana penerbangan yang menyebabkan matinya orang dalam Putusan 348/Pid.B/2008/PN Slmn, didasarkan pada: a) Unplan Emergency/Unpremeditated Emergency yaitu keadaan darurat yang tidak cukup waktu untuk mempersiapkan kondisi keadaan darurat; b) Terdakwa telah melakukan upaya/prosedur sesuai dengan Emergeny Chek list maupun Standard Operating Prosedure. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa Perlu adanya revisi atas ketentuan Pasal 182 ayat 7 KUHAP, dan harus didukung juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan. Kata kunci: Perbedaan Pendapat, Pengambilan Putusan, Tindak Pidana Penerbangan. vi ABSTRACT In the criminal justice system in Indonesia, the panel of judges uses a consensus mechanism to decide a case. However, sometimes, the panel deliberations do not reach an agreement because there are several member judges who express different opinions or are commonly known as dissenting opinions. Court decisions containing dissenting opinions, one of the forms is Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn. In this case there is a dissenting opinion on the judge's decision which states that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to have committed the act in the Public Prosecutor's indictment but the defendant's actions are not a criminal offense. The Defendant's actions are not a criminal offense. of all lawsuits. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the legislative approach (normative approach), conceptual approach and case approach. The analysis of legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and evaluating all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study showed that 1) differences of opinion of judges in making decisions on aviation criminal acts based on the justice system Indonesian criminal offenses especially flight crime which caused the death of people in Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn, that the differing opinions contained in the decision are only the contents of the court's decision, not the decision to be carried out related to the status of the defendant. The application of Dissenting Opinion is considered urgent to demand that the court be transparent and fair; 2) which forms the basis of the difference of opinion of judges in making decisions regarding aviation criminal acts which results in the death of a person in Decision 348 / Pid.B / 2008 / PN Slmn, based on: a) Unplan Emergency / Unpremeditated Emergency namely an emergency that does not have enough time to prepare for emergencies; b) The defendant has made efforts / procedures in accordance with the Emergeny Check list and the Standard Operating Procedure. From the results of the study it can be recommended that there needs to be a revision of the provisions of Article 182 paragraph 7 of the Criminal Procedure Code, and it must also be supported by facilities for the public to obtain a copy of the court's decision. Keywords: Dissenting of Opinion, Decision Making, Aviation Crime.

Item Type: Thesis (Tesis)
Subjects: L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User: Mr Admin Repo
Date Deposited: 04 Oct 2021 04:16
Last Modified: 04 Oct 2021 04:16
URI: http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/570

Actions (login required)

View Item View Item