PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH DI WILAYAH HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH KABUPATEN TEBO

CINDO KOTTAMA, CINDO KOTTAMA (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN KAYU TANPA DOKUMEN SAH DI WILAYAH HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH KABUPATEN TEBO. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Cindo Kottama B.16031088 MH.pdf Download (631kB)

Abstract

ABSTRAK Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat di dalam hutan, sehingga harus ada suatu aturan untuk menjaga kelestariannya. Ada suatu kalimat yang penting untuk kita ingat, “Kekayaan alam didunia ini adalah utang kita kepada anak cucu kita”. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo, terdapat 2 kasus illegal logging pada tahun 2015 dan sepuluh kasus illegal logging pada tahun 2017. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membahas tentang illegal logging yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah khususnya di wilayah Kabupaten Tebo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) pertanggungjawaban dari perseorangan, dan ayat (2) pertanggungjawaban dari korporasi Upaya preventif yang ditempuh pihak Polres Tebo dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu: a. Berpatroli secara rutin, mendadak, periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan 7 Koto sampai dengan daerah Sumay; b. Memerikasa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau diwilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan; c.Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembalakan Liar

Actions (login required)

View Item