ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA JAMBI BERDASARKAN STUDI KASUS (BP/63/V/2018/Reskrim Dan 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb)

DEDE HADI PUTRA, DEDE HADI PUTRA (2020) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLISI RESOR KOTA JAMBI BERDASARKAN STUDI KASUS (BP/63/V/2018/Reskrim Dan 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text CINDO KOTTAMA_B16031088.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Secara yuridis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ancaman sanksi pidana bagi pelakunya. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh iv oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Jambi berdasarkan studi kasus (BP/63/V/2018/Reskrim Dan 34/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Jmb), Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Jambi Berdasarkan Studi Kasus (BP/63/V/2018/Reskrim Dan 34/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Jmb), Bagaimanakah upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Jambi berdasarkan studi kasus (BP/63/V/2018/Reskrim Dan 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb). Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A-12/V/Huk.12/2019/ Sipropam serta berkas Perkara Reskrim Nomor: BP/63/V/2018/Reskrim Dan perkara tersebut telah memasuki tahapan peradilan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb atas nama IPTU Ary Febriansyah, S.E. sebagai terdakwa. Faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) khususnya yang di tangani Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi Faktor tersebut ialah (1) Tidak Kopratif, (2) Gaya Hidup, (3) Kurangnya Pengawasan, (4) Adanya Kesempatan, (5) Sarana Dan Prasarana, (6) Pembekalan Bagi Anggota. Adapun upaya mengatasi Hambatan tersebut ialah a.) pihak Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi berusaha meyakinkan bahwa apabila IPTU Ary Febriansyah, S.E kopratif bisa mendapatkan keringanan dari tuntutan hukum pidana. b.) sipropam Polresta Jambi akan memberi himbauan atau larangan bagi anggota polri untuk menjaga gaya hidup agar tetap sederhana. c.) Untuk pengawasan internal maka setiap personil perlu dibekali dengan pembinaan baik secara mental ataupun rohani. d.) Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Jambi Melakukan penelusuran pada rekening pribadi oknum e.) Memberikan sosialisasi hukum. f.) Melakukan penelusuran fisik terhadap tempat tinggal oknum atas nama IPTU Ary Febriansyah, S.E.

Actions (login required)

View Item