IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan hakim dalam Perkara Nomor 12/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI dan Perkara Nomor 27/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI )

M U K T A R I D I, M U K T A R I D I (2020) IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan hakim dalam Perkara Nomor 12/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI dan Perkara Nomor 27/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI ). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Muktariadi B.16031062 MH.pdf Download (335kB)

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini perbuatan korupsi telah menyebar ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, bahkan korupsi sudah menjadi isu aktual yang diperbincangkan pada saat sekarang ini yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam praktek penegakan hukum, keadaan ini mengakibatkan banyak pelaku korupsi yang beranggapan lebih baik dikenakan hukuman daripada sudah mengembalikan kerugian uang negara tetapi tetap dihukum sehingga tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Implikasi dari pengaturan tersebut maka pengembalian kerugian keuangan negara menjadi suatu persoalan dalam penegakan hukum. Oleh karenanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara? 2) Bagaimana Upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan Pendekatan Undang-undang (statute approach), Pendekatan historis (historical approach), dan Pendekatan konseptual (conseptual approach), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian didapat yaitu: 1. Implikasi dari penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara tidak dapat berjalan secara optimal, karena harus menggunakan prosedur yang panjang. 2. Upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dengan uang pengganti yang nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut: a) Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi). b) Tahap Penuntutan (Ajudikasi). c) tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi). Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan forensic accounting. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Optimalisasi Kerugian Keuangan Negara. v ABSTRACT Nowadays corruption has spread to almost all aspects of life, even corruption has become an actual issue that is being discussed at the present time which has an impact on state financial losses. Restoring state financial losses or the country's economy is only one of the mitigating factors in enforcing corruption. In law enforcement practices, this situation results in many corruptors who think it is better to be subject to punishment than to have returned state money losses but to continue to be punished so that the rate of return of state money loss from year to year is relatively small which is not in accordance with the purpose of promulgating the Corruption Crime Act . The implication of this regulation is that the recovery of state financial losses becomes a problem in law enforcement. Therefore, the formulation of the problems that will be examined in this thesis are: 1) What are the implications of the application of Article 2 of the Anti-Corruption Law on the effectiveness of returning state losses? 2) What is the effort to optimize the return on state financial losses? This research is a normative study, with a statute approach, historical approach, and conceptual approach, through this approach the author analyzes the concept of the regulation of Law Number 3 of 2010 concerning the Criminal Eradication Commission Corruption and Law Number 20 Year 2001 Concerning Eradication of Corruption. The results of the study are as follows: 1. Implications of the application of Article 2 of the Anti-Corruption Law on the effectiveness of the recovery of state losses can not run optimally, because they have to use a long procedure. 2. Efforts to optimize the return on state financial losses can be maximized with replacement money that will later be paid by the convicted person, which can be endeavored through the stages of case settlement in the criminal justice system as follows: a) Investigation Stage (Pre-trial). b) Prosecution (Adjudication) Stage. c) the stage of the implementation of Court Decisions (Post Adjudication). This stage is the end of the criminal prosecution stage. It is at this stage that legal certainty is determined. Execution of fines and replacement money is very important in efforts to recover state losses. The ability to track assets is key in recovering state losses and is in need of forensic accounting. Keywords: Corruption Crime, Optimization of State Financial Losses.

Actions (login required)

View Item