PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DILIHAT DARI PASAL 92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

S U P R I A D I, S U P R I A D I (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DILIHAT DARI PASAL 92 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DI KAWASAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Supriadi B.17031028 MH.pdf Download (823kB)

Abstract

ABSTRAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dimana dalam wilayahnya memiliki Hutan lindung yakni Taman Nasional Berbak. Taman Nasional Berbak yang luasnya 142.750 hektare merupakan kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara. Keunikannya berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa air tawar dan hutan rawa gambut yang terbentang luas di pesisir Timur Pulau Sumatra serta Taman Nasional Berbak adalah bagian dari Bentang Alam Hutan Gambut Berbak yang luas 238.000 hektare.Namun sangat disayangkan di dalam kawasan hutang lindung masih anak masyarakat melakukan aktifitas seperti berkebun, berladang dan melakukan penebangan. Berdasarkan latar belakang singat tersebut diatas, sehingga penulis tertarik menulis Tesis ini dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan Masalah yang ingin diangkat adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dilihat dari Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kendala apa saja yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut:Teori Penegakan Hukum. Teori Tentang Kesadaran Hukum Pendekatan Yang Dipakai pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-udangan (normative approach), dan pendekatan Kasus.Hasil dari temuan menunjukkan:Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan hal ini dapat diketahui dari kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terhadap H.Abdul Majid Als Bedu Bin H. Daeng Masiga oleh pengadilan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain:Faktor penegakan hukum,Faktor sarana atau fasilitas,Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat yang melakukan perusakan di Kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Berbak. Dari segi penegak hukumnya perlu dilakukan penambahan, begitu juga sarana dan prasarananya, perlu dilakukan penyuluhakan hokum sehingga masyarakat dan budaya hukum masyarakat berubah. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Hutan.

Actions (login required)

View Item