EFEKTIVITAS PASAL 288 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SURYANTI, SURYANTI (2020) EFEKTIVITAS PASAL 288 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Suryanti B.17031019 MH.pdf Download (721kB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Salah satu syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan nikah yang diatur oleh undang-undang adalah kedua calon mempelai harus cukup umur. Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut perkawinan di bawah umur yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digariskan dalam agama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam hubungan perkawinan serta dampak yang timbul akibat perkawinan tersebut, karena dalam pandangan fikih tidak dijelaskan hukuman untuk tindakan ini. Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum nasional, pernikahan di bawah umur telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya adalah faktor substansi hukum Pasal 288 KUHP, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum baik langsung maupun tidak langsung, faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini SDM dan aparatur yang terdidik dan menguasai permasalahan perkawinan, faktor masyarakat berupa kesadaran hukum masyarakat yang menjadi kepatuhan hukum dan faktor kebudayaan yaitu pola fikir masyarakat yang membudaya turun menurun mengenai perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah dan persetubuhan di bawah umur dalam perkawinan adalah hal yang wajib meski terdapat kemudharatn bagi korban yaitu isteri dan di anggap tabu untuk di laporkan kepada yang berwajib. Kesimpulan dari pada Tesis ini adalah bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku persetubuhan di bawah umur dalam perkawinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum pernah diterapkan karena tidak adanya laporan dari korban meskipun hukum pidana mengatur sanksi terhadap pelaku karena telah mengakibatkan kemudaratan bagi korban (istri) akibat dari perkawinan di bawah umur. Kata kunci : Efektivitas pasal 288 KUHP, Persetubuhan di Bawah Umur dalam Hubungan Perkawinan

Actions (login required)

View Item