PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG HARI

YUDA MASERAHADI, YUDA MASERAHADI (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BATANG HARI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Yuda Masehardi B.18031012 MH.pdf Download (676kB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 33 UUD 1945ayat (3) menjelasan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka eksplorasi dan eksplorasi minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di wilayah hukum Republik Indonesia harus dilakukan dengan izin, tujuannya adalah agar tidak terjadi monopoli dibidang Minyak dan Gas bumi dengan demikian kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dilihat norma hukum dan sanksi pidana yang melarang melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana terdapat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana,Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memilikiKontrak KerjaSama dikenakan snaksi pidan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60 (enam puluh) milyar rupiah. Berdasarkan latar berlakan tersebut diatas sehingga penulis tertarik menulis Tesis ini dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari.Teori yang digunakan adalah 1. Teori Penegakan Hukum.2.Teori Penanggulangan Kejahatan.Hasil dari temuan penelitian ini antara lain, Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari sudah dilakukan akan tetapi dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang hari masih ditemui berbagai kendala. Kendala yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari antara lain: Faktor Penegak hukumnya masih kurang. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, masih sangat terbatas, Faktor Masyarakat kurang koopratif dalam membantu aparat dalam melakukan penegak hukum. Faktor Budaya Masyarakat dimana aktivitas molot/atau mengambil minyak bumi di wilayah hukum Polres Batanghari sudah merupakan kebiasaan masyarakat bahkan merupakan mata pencarian masyarakat di desa tersebut. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Telah dilakukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut seperti kerjasama dengan aparat Pemda Batanghari,dalam melengkapi kekurangan sarana dan prasarana, mengusulkan penambahan kekurangan personil Polri.Saran Kepada aparat penegak hukum yang ada di Polres Batang bari bertindak tegas siapapun yang melakukan pelanggan terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Polres Batanghari tampa pandang bulu.Kepada warga masyarakat diharapkan membantu aparat penegak hukum melakukan pegekan hukum terhadap pelaku Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Polres Batanghari. Kata Kunci: Penegakan Terhadap Pelaku Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi.

Actions (login required)

View Item