Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi

AHMAD MUZHAFFAR AL-MUCHDAR, AHMAD MUZHAFFAR AL-MUCHDAR (2020) Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI.

Text AHMAD MUZHAFFAR 1700874201141.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi dan informasi dalam melayani dan mencukupi kebutuhan manusia setidaknya mampu diiringi dengan pemikiran manusia dalam mengasah kemampuan di berbagai bidang yang menghasilkan sebuah kreatifitas, ide, dan gagasan. Kreatifitas intelektual manusia pada kehidupan mengacu kepada kepada lahirnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak ini dinilai berarti yang diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang mengakui dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku industri kreatif khususnya Musisi dan Pencipta Lagu. Sebagaimana diketahui, Pencatatan Hak Cipta tidak wajib untuk dilakukan dengan sebab tujuan pencatatan ciptaan oleh pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pencatatan tersebut seperti surat tanda penerimaan pencatatan dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan demikian Pencatatan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat memberikan akibat kepada penciptanya atau orang yang melakukan pencatatan ciptaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditulis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi salah satunya ialah memfasilitasi pendaftaran hak cipta lagu agar memperoleh kekuatan hukum atas kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan guna menjamin Hak Moral dan Hak Ekonomi musisi dan pencipta lagu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Walaupun demikian, dalam pelaksaannya ditemui hambatan bahwa musisi dan pencipta lagu masih banyak yang belum mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta lagu. Upaya dalam memaksimalkan minimnya kesadaran akan pentingnya mendaftarkan hak cipta lagu dengan memperluas jangkauan sosialisasi oleh Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu di Kota Jambi

Actions (login required)

View Item