M. HATTA, M. HATTA (2021) PENYELESAIAN MEDIASI TERHADAP OKNUM SATPAM YANG MELAKUKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG PADA PT. INDONUSA AGROMULIA DI KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Tesis thesis, Universitas Batanghari.
Text
M.Hatta B.17031069 Mh.pdf Download (768kB) |
Abstract
ABSTRAK M. Hatta / B17031069 / 2017 / Penyelesian Mediasi Terhadap Oknum Satpam Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong Pada PT. Indonusa Agromulia Di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Sebagai Pembimbing I / Dr. Muslih, S.H,. M.Hum / Sebagai Pembimbing II / H. Abdul Hariss, S.H,. M.Hum. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila melakukan penyebaran informasi atau berita bohong (hoax) dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan denda. Namun di dalam praktiknya proses hukum oknum Satpam PT. Indonusa Agromulia tidak berjalan dengan baik atau berjalan ditempat sehingga pelaku tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.Tujuan Penulisan Tesis ini untuk menganalisis penyelesaian mediasi terhadap oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menganalisis kendala proses hukum tidak dapat ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur Terhadap perkara oknum satpam yang melakukan penyebaran berita bohong pada PT. Indonusa Agromulia di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metodelogi penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Soucio-Legal Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah hukum penyebaran berita hoax yang dilakukan oleh oknum satpam (Mahmud) bersepakat melalui mediasi yang difasiltasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabuapten Tanjung Jabun Timur yang juga sebagai kendala dimana perkara tidak dapat dilanjutkan oleh penyidik dan adanya perbedaan konstruksi hukum antara penyidik dengan pelapor. Saran penulis terhadap laporan pengaduan ini sebaiknya Penyidik menerbitkan SP3 untuk menjamin kepastian hukum terhadap terlapor dan pelapor dan oknum satpam tersebut cukup melakukan dialog secara internal kepada Pimpinan Perusahan terkait dengan permasalahan upah dan penambahan jam kerja. . Kata Kunci : Penyelesaian Mediasi, Oknum Satpam, Penyebaran Berita Bohong 6 ABSTRACT M. Hatta / B 17031069 / Settlement of Mediation Against Security Officers Who Spread Fake News at PT. Indonusa Agromulia in Geragai District, Tanjung Jabung Timur Regency / As Advisor I / Dr. Muslih, S.H ,. M. Hum / As Advisor II / H. Abdul Hariss, S.H ,. M. Hum. Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) when disseminating information or news (hoaxes) may be subject to criminal sanctions and with fines. However, in practice, the legal process for security guards of PT. Indonusa Agromulia is not running well or running in place so that the perpetrator has not been held accountable for his actions. The purpose of writing this thesis is to analyze the mediation settlement of security guards who spread fake news to PT. Indonesia Agromulia in Geragai Subdistrict, Tanjung Jabung Timur Regency and analyzing the legal process constraints cannot be followed up by the Tanjung Jabung Timur Police Investigator on the case of security guards who spread fake news to PT. Indonusa Agromulia in Geragai District, Tanjung Jabung Timur Regency. This research methodology uses juridical empirical research by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained on legal facts that occur in the field, while the approach used is Soucio-Legal Research. The results showed that the settlement of the legal problem of hoax news dissemination carried out by security guards (Mahmud) agreed to carry out mediation facilitated by the Office of Manpower of Tanjung Jabung Timur Regency which is also an obstacle where the case cannot be continued by investigators and there is a difference in legal construction between investigator and reporter. Suggestions for the analysis of this complaint report that the investigator should issue an SP3 to ensure legal certainty for the reported and the reporter and the security guard is sufficient to carry out an internal dialogue with the leadership of the company related to wages and additional working hours. Keywords: Mediation Settlement, Security Personnel, Spread of Fake News
Item Type: | Thesis (Tesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Magister Hukum |
Depositing User: | Mr Admin Repo |
Date Deposited: | 21 Oct 2021 03:25 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 03:25 |
URI: | http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/828 |
Actions (login required)
View Item |