KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb).

Wahyu Mardhalina, Wahyu Mardhalina (2021) KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text Wahyu Mardhalina B.19031010 MH.pdf Download (814kB)

Abstract

ABSTRAK Wahyu Mardhalina / B19031010 / Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagan Manusia (Humantraficking) Di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, Sebagai Pembimbing I / Dr. Sigit Somadiyono , SH.MH, Selaku Pembimbing II. Konsitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejateraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terhadap kasus tersebut dimana terdakwa BSL yang telah memperdagangkan korban atas nama RA, oleh pengadilan Negeri Jambi dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang. Dan terhadap pelaku BSL dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara. Selain dijatuhi pernjara pelaku BSL juga dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Jambi. Metodologi penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian diperoleh yaitu Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kota Jambi, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Jambi, dimana aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia atas laporan tersebut pihak kepolisian selalu menindak lanjutinya.Yang Dijadikan dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana Perdagangan Manusia (Human Traf - ficking) Di Kota Jambi antara lain didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan Putusan Yang Telah Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Tidak memenuhi rasa keadilan pada diri Pelaku, karena dalam kasus ini seharunya korban Rani harus terlibat juga, dalam kasus tersebut, karena dia sendiri yang minta dicarikan “job” dengan terdakwa /terpidana.Hendaknya Pihak penyidikan dalam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif menjual diri, dalam penegakan hukumnya jangan pihak yang memperdagangankan saja yang di proses, akan tetapi mereka yang menjajakn diri juga harus ditindak tegas juga. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Manusia. ix ABSTRACT Wahyu Mardhalina / B19031010 / Juridical Study on Human Trafficking in Jambi City (Case Study of Court Decision Number: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, As Advisor I / Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH, as Advisor II. The Indonesian constitution, namely the 1945 Constitution (UUD NRI 1945) in its opening affirms that the Government of the State of Indonesia was formed for the purpose of protecting the entire nation, (men and women) to promote welfare, educate and implement world order, eternal peace and social justice. Regarding the case where the defendant BSL who had trafficked the victim on behalf of RA, the Jambi District Court was declared legally guilty of committing the crime of trafficking in persons. And the perpetrators of BSL were sentenced to 3 (three) years in prison. In addition to being sentenced to prison, BSL perpetrators are also subject to a fine of Rp. 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) year. The purpose of the study was to analyze the legal protection for female workers against human trafficking in the city of Jambi (case study of court decision number: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), to analyze the judge's considerations in the decision of case number : 121/pid.sus/2018/pn Jmb against the crime of human trafficking in the city of Jambi and to analyze whether the verdict has been handed down by the Jambi District Court in Case number: 121/pid.sus/2018/pn Jmb. has fulfilled the sense of justice for the victim. Research methodology This thesis was conducted using normative juridical research. The results of the study obtained are legal protection for female workers against the crime of human trafficking in the city of Jambi, has been carried out by law enforcement officers, this can be seen in cases of human trafficking that occurred in the city of Jambi, where law enforcement officers have provided protection The law for anyone who is a victim of the criminal act of human trafficking on the report the police always follow up. Which is used as the basis for the Judge's Legal Considerations in the Decision Number: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb against the criminal act of Human Trafficking (Human Traf). - ficking) In the city of Jambi, among others, based on the existing evidence and the decision that has been handed down by the Jambi District Court in Case Number: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Does not fulfill the perpetrator's sense of justice, because in this case the victim Rani should also be involved, in that case, because she herself asked to find a "job" with the defendant / convict. In law enforcement, it is not only those who trade who are in the process, but those who sell themselves must also be dealt with firmly as well. Keywords: Human Trafficking Crime.

Actions (login required)

View Item