TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) SECARA SEPIHAK DAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB)

FAJAR BESTARA SINAGA, 1900874201225 (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) SECARA SEPIHAK DAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (112kB)
	Text 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text 6. BAB I.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text 10. BAB V.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text 03. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text 11. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN PHK (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) SECARA SEPIHAK DAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.19/PDT.SUS-PHI/2022/PN.JMB)) FAJAR BESTARA SINAGA 1900874201225.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa memperhatikan hak-haknya, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JMB. Permasalahan utama yang diteliti adalah faktor penyebab terjadinya PHK sepihak serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen putusan, dan literatur yang relevan untuk menganalisis fakta hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Para Penggugat diduga melakukan pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan tahun 2021–2023. Namun, dalam proses persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sehingga majelis hakim menyatakan PHK tidak sah dan Para Penggugat berhak atas hak-hak normatif sesuai Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Hakim kemudian mengabulkan sebagian gugatan, dengan nilai hak yang dikabulkan sebesar Rp177.030.000 dari total tuntutan Rp368.640.000. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa PHK sepihak tanpa pemenuhan hak normatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengusaha wajib memperhatikan hak pekerja dalam setiap tindakan pemutusan hubungan kerja agar tidak merugikan tenaga kerja dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan.

Actions (login required)

View Item