EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo)

FERNANDO GULTOM, FERNANDO GULTOM (2020) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tebo). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text FERNANDO GULTOM.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Fernando Gultom/2019/ EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Tebo / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH sebagai Pembimbing II. Modifikasi kendaraan roda dua terjadi peningkatan yang banyak dikendaraai oleh remaja di wilayah Hukum Polres Tebo yang berakibat pada kecelakaan lalu lintas sehingga hal ini mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna lalu lintas di Kabupaten Tebo. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1).Bagaimana efektifitas penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. 2).Bagaimana kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. 3).Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Tebo. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative empiris. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 1). PenerapanPasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor di Kabupaten Tebo dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo. Pasal ini diterapkan kepada pemilik sepeda motor dan bengkel.2) Kendala yang dihadapi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo dalam PenerapanPasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kewajiban uji tipe sepeda motor yaitu jumlah bengkel sepeda motor banyak, sumber daya manusia kurang, tidak adanya peraturan penjelas tentang kewajiban uji tipe ulang individu, dan rumitnya mekanisme kewajiban uji tipe ulang dan 3).upaya penanggulan pidana Pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tebo berupakan tindakan preventif dan tindakan refresif. Sedangkan saran/rekomendasi adalah: 1). Meningkatkan intensitas dan simultan razia penertiban terhadap kendaraan kendaraan roda dua khususnya nomor seri Wilayah Polres Tebo dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo melalui Satuan Pamong Praja dan Dinas Perhubungan di wilayah hukum Polres Tebo. 2) Meningkatkan penertiban bengkel-bengkel motor dan pemberian penyuluhan hukum terhadap para pemilik bengkel, mekanik dan remaja-remaja sebagai pengguna kendaraan bermotor yang modifikasi tentang akibat hukum modifikasi kendaraan dan terganggunya kenyamanan berlalu lintas bagi pengguna jalan lainnya sebagai wujud kerjasama antara Polres Tebo dan Pemerintah Daerah Tebo 3) Meningkatkan kemampuan para penguji Tipe Ulang Kendaraan bermotor di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk memberikan ijin tipe kendaraan yang sesuai dan layak terhadap kendaraan modifikasi beroperasi di wilayah hukum Polres Tebo. Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Modifikasi Kendaraan

Actions (login required)

View Item