KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb).

Wahyu Mardhalina, Wahyu Mardhalina (2021) KAJIAN JURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGAN MANUSIA (HUMANTRAFICKING) DI KOTA JAMBI (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb). Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text TESIS WAHYU MARDHALINA B19031010.pdf Download (829kB)

Abstract

ABSTRAK Wahyu Mardhalina / B19031010 / Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagan Manusia (Humantraficking) Di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/ Pid.Sus/2018/Pn Jmb) / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH, Sebagai Pembimbing I / Dr. Sigit Somadiyono , SH.MH, Selaku Pembimbing II. Konsitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejateraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terhadap kasus tersebut dimana terdakwa BSL yang telah memperdagangkan korban atas nama RA, oleh pengadilan Negeri Jambi dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan orang. Dan terhadap pelaku BSL dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun penjara. Selain dijatuhi pernjara pelaku BSL juga dikenakan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Jambi (studi kasus putusan pengadilan nomor: 121/pid.sus/2018/pn jmb.), untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor : 121/pid.sus/2018/pn Jmb terhadap tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) di Kota Jambi. Metodologi penelitian Tesis ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian diperoleh yaitu Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kota Jambi, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini dapat dilihat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Jambi, dimana aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia atas laporan tersebut pihak kepolisian selalu menindak lanjutinya.Yang Dijadikan dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb terhadap tindak pidana Perdagangan Manusia (Human Traf - ficking) Di Kota Jambi antara lain didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan Putusan Yang Telah Dijatuhkan Oleh Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor : 121/Pid.Sus/2018/Pn Jmb. Tidak memenuhi rasa keadilan pada diri Pelaku, karena dalam kasus ini seharunya korban Rani harus terlibat juga, dalam kasus tersebut, karena dia sendiri yang minta dicarikan “job” dengan terdakwa /terpidana.Hendaknya Pihak penyidikan dalam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang bermotif menjual diri, dalam penegakan hukumnya jangan pihak yang memperdagangankan saja yang di proses, akan tetapi mereka yang menjajakn diri juga harus ditindak tegas juga. Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Actions (login required)

View Item