ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 561/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

INDAH PERMATA SARI, INDAH PERMATA SARI (2022) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 561/Pid.B/2020/PN.Jmb TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN. skripsi thesis, Universitas batanghri.

Text FILE SKRIPSI INDAH PERMATA SARI 2.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan sanksi yang maksimalnya lebih tinggi. Adapun beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam skrpsi ini yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 561/Pid.B/2020/PN.Jmb dan Bagaimana putusan hakim dalam nomor putusan 561/Pid.B/2020/PN.Jmb terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberataan apakah sudah sesuai dengan prosedurnya. Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dinamakan juga dengan hukum doctrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier. Berdasarakan pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Tindak pidana pencurian diatur dan dibagi beberapa jenis dalam KUHP. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian pemberatan hanya terdapat dalam KUHP, sebab Indonesia hanya memiliki satu kitab undang-undang mengenai hukum pidana yang sudah terkodifikasi.

Actions (login required)

View Item