ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMILIK TANAH PADA AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/

DICKY FERNANDO, DICKY FERNANDO (2022) ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMALSUKAN TANDA TANGAN PEMILIK TANAH PADA AKTA JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pid.B/2019/. skripsi thesis, Universitas batanghri.

Text Jilid Dicky Fernando_Script (1).pdf Download (513kB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada akta jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 22/Pid.B/2019/PN Snt. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada akta jual beli? Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap pelaku yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada akta jual beli?. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasikan dan menfnterprestasi. Temuan skripsi menunjukkan bahwa: 1) pertanggungjawaban pidana pelaku yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada akta jual beli dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Snt sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap pelaku yang memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada akta jual beli dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Snt. Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yang mana dengan mempertimbangkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP maka Hakim tidak merasa perlu mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang terdapat dalam dakwaan lain. Sebagai saran seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada pelaku yang telah memalsukan tanda tangan pemilik tanah pada pembuatan akta jual beli. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Akta Jual Beli

Actions (login required)

View Item