PROSES PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU PENGANIAYAAN BERAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAH NEGERI JAMBI Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

JUWITA MAHARANI, JUWITA MAHARANI (2021) PROSES PEMBUKTIAN KESALAHAN PELAKU PENGANIAYAAN BERAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAH NEGERI JAMBI Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari. skripsi thesis, Universitas batanghri.

Text JUWITA MAHARANI HUKUM (1700874201243).pdf Download (1MB)

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam upaya pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat studi kasus Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskritif kualitatif dan apabila di lihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris jenis data yang dipergunakan meliputi dara premier dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian keperpustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data merupakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalis data-data, keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh maka dapat di simpulkan sebagai berikut: untuk membuktikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang mengarah pada surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (2). Kekuataan pembuktian pernyataan pengakuan bersalah terdakwa dalam persidangan tindak pidana tanpa hak mengedarkan psikotropika dapat diartikan sama dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yakni bebas berada di tangan hakim. Penilaiannya berdasarkan pada keyakinan hakim, yakni baik yang berupa kurang nilainya ataupun tidak memberi kekuatan bukti sama sekali. Pernyataan kesalahan terdakwah yang telah ditafsirkan secara analogi menjadi keterangan terdakwa, dapat dijadikan dasar pertimbangan dan keyakinan hakim untuk memutus suatu perkara pidana. Sesuai dengan ketentuan batas minimum pembuktian perkara pidana berdasar pada pasal 183 KUHAP, bahwa harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya ditambah dengan keyakinan hakim yang memperkuat dakwaan terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa. upaya pembuktian dalam penuntutan yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan. Kendala-kendala dalam proses pembuktian dalam penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Kejaksaan Negeri Jambi antara lain : bahwa dalam pengumpulan alat bukti saksi sulit dikarenakan orang yang akan dijadikan saksi tersebut takut untuk menjadi saksi, sehingga akan menghambat dalam proses penuntutan. Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwah. Untuk itulah maka jaksa penuntut umum akan berusaha melengkapi alat bukti atas suatu kasus hukum yang ditanganinya. Semakin lengkap alat bukti oleh jaksa penuntut umum dalam suatu tindak pidana maka akan mempermudah jaksa penunut umum. Kata Kunci : Pembuktian, Penganiayaan Berat, Jaksa Penuntut Umum. Abstract: This study aims to determine the efforts to prove in the prosecution of criminal acts of persecution that caused serious injuries and to find out the obstacles in efforts to prove in the prosecution of criminal acts of persecution that caused serious injuries case study of the Jambi District Attorney. This research is a qualitative descriptive research and when viewed from the point of view, it includes empirical legal research, the types of data used include primary and secondary data. Data collection techniques used are through interviews and library research in the form of books, legislation, documents, and so on. Data analysis is a qualitative data analysis. The results of the research that the authors did by analyzing the data, information and explanations that the authors obtained, it can be concluded as follows: to prove the criminal act of persecution that caused serious injuries which led to the indictment of violating Article 351 paragraph (2). The power of proving the statement of guilt of the defendant in a trial of a criminal offense without the right to distribute psychotropic substances can be interpreted the same as the value of the strength of proof of the defendant's statement, which is free to be in the hands of the judge. The assessment is based on the judge's belief, which is either in the form of less value or does not provide evidence at all. The statement of the defendant's guilt which has been interpreted by analogy into the defendant's statement can be used as the basis for the judge's consideration and conviction to decide a criminal case. In accordance with the provisions of the minimum limit of proof of criminal cases based on article 183 of the Criminal Procedure Code, that must be supported by other valid evidence coupled with the judge's conviction that strengthens the indictment of the guilt committed by the defendant. The effort to prove in the prosecution carried out by the public prosecutor is to make an indictment. Obstacles in the evidentiary process in prosecuting criminal acts of abuse that caused serious injuries at the Jambi District Attorney's Office include: that in collecting witness evidence it is difficult because the person who will be a witness is afraid to become a witness, so that it will hinder the prosecution process. The existence of a legal advisor in charge of defending the defendant will make the trial longer, in which the public prosecutor will ensnare the articles according to the prosecution, while the legal advisor will try to lighten the sentence or even acquit the lawsuit against the

Actions (login required)

View Item