ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Alam Nur Dwi Putra Yendra, Alam Nur Dwi Putra Yendra (2022) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MUARO JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text B 20031007 - ALAM NUR DWI PUTRA YENDRA (1).pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Alam Nur Dwi Putra Yendra / B 20031007 / 2022 / Analisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Muaro Jambi Eksploitasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jambi lebih khususnya di Kabupaten Muaro Jambi menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi didalam penegakan hukumnya masih banyak kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dikarenakan oleh faktor masih lemahnya penegakan hukum dan aturan yang mengaturnya. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum Pidana Korporasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkung hidup. Metode penelitian yang digunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya kasus pencemaran dan keruakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang dilakukan oleh korporasi merupakan menjadi perhatian publik mengingat kerusakan lahan serta dampak negatif dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh semua orang. Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya dikarenakan tidak bisa lepas dari buruknya penegakan hukum, pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan. Namun jika pelakunya dilakukan oleh korporasi masih sangat lemah penegakan hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 116 dan 119 UU No. 32 tahun 2009 perkumpulan dapat dipidana dengan pidana pokok berupa kurungan, denda dan tambahan lainnya yang meliputi seluruh atau sebagian diperuntukan untuk perbaikan lingkungan hidup yang rusak. Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Korporasi, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item