RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN MUARO JAMBI

DION KURNIADI SITORUS, DION KURNIADI SITORUS (2022) RESTRUKTURISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KABUPATEN MUARO JAMBI. Tesis thesis, Universitas Batanghari.

Text T E S I S AKHIR DION - Copy.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dion Kurniadi Sitorus / B 19031070 / 2022 / Restrukturisasi Kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2 Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian perizinan pembangunan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah mengalami perubahan dari yang semula di terbitkan secara manual menjadi penerbitan secara otomatis melalui aplikasi OSS, sehingga menghapus proses administrasi dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Tentu saja hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terutama dalam perizinan lingkungan. Adapun salah satu contohnya adalah pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari pembangunan Perumahan bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Jerambah Mekar Lestari yang di bangun oleh Developer PT. Sri Kubera Jaya Makmur. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Restrukturisasi pemerintah daerah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Untuk memahami dan menganalisis dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi dampak Restrukturisasi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perizinan pembangunan perumahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah SocioLegal Research. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 terjadinya perubahan (Restrukturisasi) pola perizinan dengan pendekatan baru, yaitu Risk Based Approach atau dikenal dengan Pendekatan Berbasis Risiko yang sebelumnya menggunakan pola Licensed Approach atau dikenal dengan Pendekatan Regulasi. Adapun dampak restrukturisasi pemerintah daerah dalam perizinan pembangunan perumahan ialah kewenangan. Dalam aturan sebelumnya pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh terkait persetujuan izin lingkungan pembangunan perumahan yang bersifat Ex-Ante kemudian dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjadi konsep perizinan Ex-Post.Adapun pihak Perizinan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengatasi dampak restrukturisasi kewenangan pemerintah daerah antara lain dalam bentuk melakukan studi kelayakan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha dan memberikan sanksi administratif. Kata Kunci :Restrukturisasi, Kewenangan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Pembangunan Perumahan

Actions (login required)

View Item