PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)

MUHAMMAD AHDAN ALFANI, 1900874201343 (2023) PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi). skripsi thesis, Universitas Batanghari Jambi.

Text (PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi)) Muhammad Ahdan Alfani-.pdf - Published Version Download (914kB)

Abstract

ABSTRAK Alfani, Muhammad Ahdan. 2023. Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat (Studi Kasus Pemerintah Kota Jambi). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Nella Octaviany Siregar, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II. Kata kunci: penetapan PPKM, masa pandemi, perlindungan hukum Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat menjadi suatu peraturan dalam menanggulangi wabah Pandemi Covid 19 yang tidak memiliki kekuatan hukum secara jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk kebijakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat di Kota Jambi. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan kebijakan penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jambi dengan berkomunikasi dengan tepat kepada aparat yang terlibat seperti BPBD, Dinas Kesahatan, Satpol PP, TNI/POLRI sehingga mampu menekan angka penularan covid-19 tanpa mengabaikan kegiatan perekonomian masyarakat. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Jambi adalah respon masyarakat yang terhadap kebijakan PPKM sangat kurang sehingga berpengaruh kepada sikap pelaksana yang harus perang urat saraf Ketika melakukan razia, bahkan sampai bersentuhan fisik antara petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan memberikan fasilitas. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi pelaksana kebijakan dan penyediaan posko RT/RW dan sumber daya manusia, tidak terlepas dari Oraganisasi Masyarakat, TNI/POLRI. Kolaborasi komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Kota Jambi. Diharapkan pada pihak pemerintah Kota Jambi dan semua perangkat yang dilibatkan supaya selalu saling berkoordinasi agar tecapainya tujuan kebijakan tersebut.

Actions (login required)

View Item