EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI WILAYAH HUKUM POLRES BUNGO

SATIYO, B19031021 (2023) EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI WILAYAH HUKUM POLRES BUNGO. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA ADAT DI WILAYAH HUKUM POLRES BUNGO) B19031021 SATIYO.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Satiyo/B 19031021/ 2023 / Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Secara Adat Di Wilayah Hukum Polres Bungo / Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Sebagai Pembimbing I /Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. Sebagai Pembimbing II. Suatu tindak pidana tentu akan ada pihak yang dirugikan yakni korban, untuk itu hukum hadir demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari akibat suatu perbuatan tindak pidana. Di dalam masyarakat yang masih memegang erat norma adat dalam kehidupannya sehari-hari, keberadaan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki posisi yang penting, penyelesaian perkara pidana oleh lembaga adat dapat dianggap sebagai suatu alternatif utama. Namun, terkadang dalam kenyataannya dilapangan hal itu tidak selalu efektif. Seperti tindak pidana yang sebelumnya telah diputus secara adat oleh lembaga adat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo, tetapi menurut korban tidak mencerminkan keadilan sehingga korban yang merasa tidak puas atas putusan adat tersebut melapor ke Kepolisian Sektor Rantau Pandan Kabupaten Bungo dengan nomor laporan polisi LP/B/01/IV/ 2021/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan, dan nomor : LP/B/01/II/2020/Jambi/Res.Bungo/Sek. Rantau Pandan. Hal tersebut menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adat diwilayah hukum Polres Bungo, alasan para korban tindak pidana adat melapor ke Kepolisian padahal perkaranya sudah diputus oleh lembaga adat/ peradilan adat, untuk memahami dan menganalisis sikap dan tindakan Polri terhadap laporan korban yang tidak puas dengan putusan lembaga adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Hasil penelitian diperoleh yaitu kebijakan penyelesaian secara adat sebenarnya baik tetapi masih menimbulkan rasa ketidakpuasan sehingga korban melapor ke Kepolisian sehingga putusan adat dianggap tidak efekif sehingga tujuan hukumnya belum terpenuhi, menurut korban atas putusan yang telah diambil oleh Lembaga Adat dalam sidang adat saat penyelesaian perkara Tindak Pidana yang terjadi di Desa dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami korban sehingga korban melapor ke Kepolisian. Kepolisian menerima laporan dari korban walaupun sebelumnya perkara tersebut telah diputus bahwa para pelaku dituntut harus membayar denda adat/ganti rugi, namun pihak Kepolisian tetap mengusahakan penyelesaian terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak khusunya korban, sehingga polisi menerapkan penyelesaian perkara pidana secara restorative justice. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu perlunya koordinasi atau pelibatan Kepolisian secara langsung oleh lembaga adat ketika sidang adat terhadap perkara pidana adat, para tokoh adat seharusnya menjatuhkan sanksi adat terhadap perkara adat dengan mengedepankan keadilan, keadilan yang dimaksud ialah mengutamakan kepentingan korban, sehingga putusan adat yang dijatuhkan tidak menimbulkan gejolak atau menimbulkan perselisihan baru, penegak hukum harus menggali hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat, harus pula melihat dalam ukuran keadilan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Hukum Adat, Restorative Justice.

Actions (login required)

View Item