IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 DALAM SANGKETA PERALIHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

ALON IRAWAN, B20031066 (2023) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 DALAM SANGKETA PERALIHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 DALAM SANGKETA PERALIHAN ASET DARI PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH) Alon Irawan B20031066.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Alon Irawan / B 20031066 / 2022 / Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Sengketa Peralihan Aset Dari Pemerintahan Kabupaten Kerinci Ke Pemerintahan Kota Sungai Penuh / Dr. M. Muslih, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr.Supeno, S.H., M.H sebagai Pembimbing 2. Penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dilakukan paling lambat (5) lima tahun sejak peresmian. Penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci harus dilakukan sejak Tahun 2009 dan harus sudah selesai pada Tahun 2014. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh dan menganalisis undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dalam penyelesaian sengketa peralihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Di dalam penulisan tesis ini penulis mengunakan type penulisan yuridis empiris, penelitian terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan Sengketa pengalihan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses pembentukan daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh dengan proses yang ditentukan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Bahwa implementasi penyerahan aset belum terlaksana sepenuhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Faktor utama yang menjadi penghambat penyerahan aset ialah kurangnya transparansi dan adanya perbedaan penafsiran terhadap Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya berkoordinasi dan berkonsultasi terkait persoalan penyerahan aset ini dengan Pemerintah Provinsi Jambi hingga ke Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan instansi lain seperti Ombudsman, BPKP, BPK dan KPK. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kerinci juga melakukan judial review kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun saran yang berikan oleh penulis adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci sebaiknya melakukan transparansi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi sampai Pemerintah pusat hendaknya mengambil sikap yang tegas dalam menyelesaikan masalah aset ini sehingga tidak menjadi konflik internal, bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh agar memiliki penafsiran yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh sehingga penyerahan aset tidak berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kata Kunci: Penyerahan Aset, Proses Penyerahan Aset, Penundaan Penyerahan Aset, Penyelesaian Penyerahan Aset.

Actions (login required)

View Item