PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN

AZHAR EFENDI LUBIS, B20031023 (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN) Azhar Effendi Lubis B20031023.pdf - Published Version Download (901kB)

Abstract

ABSTRAK Azhar Effendi Lubis / B20031023 / 2022 / Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Jambi Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH Sebagai Pembimbing II. Sampai saat ini masih terjadi anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi melakukan pelanggaran kode etik terutama dalam tindak pidana. Adapun salah satu tindak pidana adalah melakukan tindak pidana penadahan monil dari hasil pencurian. Sehingga tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polpenerapan Sanksi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban dan penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Metode Penelitian adalah yuridis normative empiris. Hasil penelitian diperoleh proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti Dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri yaitu anggota Polri mengikuti proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam system peradilan pidana didalam wiilayah peradilan umum dengan ketentuan tahapan peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan KUHP sampai memiliki dan mejalaninya sanksi pidana sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan selanjutnya setelah bebas anggota Polri mengikuti Sidang Kode Etik di wilayah kerja anggta Polri untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi yang terbukti dalam kasus tindak pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian etik anggota polri (studi kasus).didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan berkas pemeriksaan pendahuluan pimpunan selanjutnya diproses pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik. Berdasarkan Unsur-unsur yang dipenuhi oleh pelanggar pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak hormat (menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi. Saran : Peningkatan Pengawasan, Peranan dan fungsi strategis bidang Sumda Polda Jambi didalam pemberian sosialisasi hukum dam pembinaan mental pada program bina rohani dan mental sebagai upaya penegakan kehormatan dan kemuliaan martabat professional, transparan dan akuntabel anggota kepolisian dalam ranga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi POLRI.. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anggota Polri, Penadahan, Pelanggaran Kode Etik

Actions (login required)

View Item