PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ELFIAN YUSRAN RITONGA, B20031088 (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR) Elfian Yusran Ritonga B20031088.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Elfian Yusran Ritonga / B20031088 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 2. Tindak pidana perompakan (bajak laut) ini sering terjadi yang modus operandi sasarannya terhadap kapal-kapal domestik dan kapal berbendera asing yang masuk dalam wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu sasarannya juga terhadap nelayan penangkap ikan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memberikan gambaran secara lebih terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengindentifikasi secara lebih rinci beberapa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Proses penegakan hukum terhadap pelaku, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang digariskan dalam ketentuan KUHAP, yang tahap awal dilakukan proses pemeriksaan pe-nyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Satpol Airud setempat, kemudian jika berkas penyidikan sudah dianggap lengkap, dilimpahkan pada penuntut umum Kejaksaan Negeri setempat, untuk memproses dan membuat surat tuntutan. Penuntut umum memproses berkas hasil penyidikan dan melimpahkan berkas penuntutan pada Pengadilan Negeri setempat, untuk segera melakukan proses pemeriksaan dan memberikan putusan. Adanya faktor yang menjadi hambatan di hadapi oleh pihak Polres Tanjabtim antara lain Faktor Internal seperti kurangnya transportasi kapal patroli cepat, dan kurangnya personil Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim serta Faktor eksternal seperti masyarakat yang tidak memiliki kepedulian. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain faktor internal yaitu Kasatpolair sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal cepat patroli perairan. Pimpinan Polres Tanjung Jabung Timur seperti Kasatpolair dan Kapolres mengusulkan untuk menambah jumlah personil. Selanjutya faktor eksternal yaitu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya berupa sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya ditempatkan pangkala armada TNI AL di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk melakukan pengawasan dan pengamanan pantai,sungai dan laut yang menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga dapat memperkecil ruang gerak terjadinya bajak laut. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Bajak Laut

Actions (login required)

View Item