FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

NAUFAL ARDIAN YANTAUFIK, B20031032 (2023) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN) Naufal Ardian Yantaufik B20031032.pdf - Published Version Download (895kB)

Abstract

penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah. Kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh daerah yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.4

Actions (login required)

View Item