PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN

RENDIE RIENALDY, B20031089 (2023) PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN. Tesis thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PENERAPAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN MINYAK TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN) Rendie Rienaldy B20031089.pdf - Published Version Download (798kB)

Abstract

ABSTRAK RENDIE RIENALDY / B 20031089 / 2023 / Penerapan Pasal 23 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 1 / Dr. H. Ibrahim, S.H, M.H., LL.M., sebagai Pembimbing 2 Minyak maupun gas bumi merupakan sumber daya alam yang di kuasai oleh negara yaitu suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaanya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam menerapkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Untuk memahami dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Tidak dapat di terapkannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 terhadap pelaku sebab telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sanksinya justru menjadi sanksi adminitrasi, namun pihak kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sarolangun menerapkan pasal 480 ayat (1) KUH-Pidana. dan dalam perkara ini pelaku dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Adanya faktor yang menjadi kendala antara lain (1) Adanya ketidak singkronisasi ancaman sanksi antara Undang Undang Cipta Kerja (Sanksi Adminitrasi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 2) Pernah Di Kembalikannya Berkas Perkara Oleh Jaksa, (3) Belum ada orang yang ditunjuk sebagai ahli pada bidang minyak dan gas bumi Di Provinsi Jambi, (4) Internal LEMIGAS membutuhkan waktu 10-14 hari untuk penunjukkan ahli karena disposisi. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi faktor kendala antara lain (1) Melakukan kordinasi dari beberapa pihak, (2) Pihak Satuan Reserse Kriminal telah memenuhi permintaan pihak kejaksaan (3) Pihak aparat penegak hukum telah memberikan usulan menyiapkan sekurang-kurangnya 1 orang sebagai ahli dalam 1 provinsi. (4) Pihak Polres Sarolangun telah melakukan kordinasi langsung dengan LEMIGAS bagian sekretariat LEMIGAS selaku penunjuk ahli dan menginformasikan. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya pemerintah merevisi kembali Pasal 23A Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Kata Kunci : Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pelaku Pengangkutan Minyak Tanpa Izin

Actions (login required)

View Item