ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU DI KABUPATEN BATANG HARI JAMBI

AMANTA JABBAR LUBIS, 1900874201181 (2023) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU DI KABUPATEN BATANG HARI JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2022/PN JMB DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUNGKU DI KABUPATEN BATANG HARI JAMBI) AMANTA JABBAR LUBIS.pdf - Published Version Download (888kB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana korupsi seringkali dilakukan dengan memanfaatkan jabatan untuk mengambil uang dari kantor tempatnya bekerja. Hal ini terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran pengadaan sarana dan prasarana kesehatan pelayanan dasar dengan nama pekerjaan belanja modal pembangunan Puskesmas Bungku. Adanya penjatuhan sanksi pidana dirasakan masih ringan penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut karena pidana penjara selama 3 (tiga) tahun itu dikurangi lagi selama terdakwa Abu Tholib, S.E Bin Saifudin berada dalam tahanan sehingga sudah seharusnya dijatuhkan dengan sanksi yang lebih berat lagi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mana metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus dengan sifat penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Sumber data yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen yang bersifat sekunder seperti dokumen-dokumen resmi dari pemerintah maupun buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini Serta analisis datanya digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah telah unsur-unsur kesalahan pelaku telah terpenuhi dalam putusan hakim ini sehingga terdakwa dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan dan jabatannya dalam melakukan tindak pidana korupsi dan putusan hakim tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dampak positif terhadap negara adalah apabila dilihat dari penyatuan sanksi pidana dalam putusan ini belum memberikan efek jera terhadap terdakwa karena sanksi pidananya tidak sebanding dengan perbuatan dan jabatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Putusan Hakim, Korupsi, Pembangunan Puskesmas

Actions (login required)

View Item