ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/Pdt.Sus- Pailit/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES

FITRI WULANDARI, 1900874201053 (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/Pdt.Sus- Pailit/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 43 PK/Pdt.Sus- Pailit/2019 PADA PERKARA PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSEROAN TERBATAS KERTAS LECES) FITRI WULANDARI 1900874201053.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia negara yang bidang perekonomian nasional menjadi salah satu faktor kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam bentuk perusahaan. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ini yakni Perseroan Terbatas Kertas Leces mengalami permasalahan utang dengan kreditornya hingga harus mengalami pailit. Beberapa perusahaan juga memiliki permasalahan yang serupa. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini dilakukan guna menjawab permasalahan mengenai apa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dalam Perkara Pailit Badan Usaha Milik Negara Perseroan Terbatas Kertas Leces dan mengenai Apakah Putusan Hakim tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan dengan dilihat dari Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini untuk mempelajari suatu perkara, Penelitian menggunakan hukum normatif, Data penelitian dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi dokumen. Analisis dengan menggunakan pendekatan Kasus dan Undang-Undang kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Hakim Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 mempertimbangkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dengan putusan judex facti yang didalamnya terdapat bukti-bukti dan saksi, kemudian melihat pasal 291 jo pasal 170 dan pasal 293, maka putusan sudah sesuai Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan aturan lainnya. Serta Hasil Putusan dilihat dari Rasa Keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika menurut Prinsip dan Tujuan pada Keadilan dalam Putusan Hakim telah mempertimbangkan Keadilan dari debior maupun kreditor, namun Hakim tidak mempertimbangkan apakah setelah pailit kreditor akan mendapat Keadilan dalam pembagian pemberesan harta pailit. Kata Kunci : Putusan Hakim, Kepailitan, Badan Usaha Milik Negara

Actions (login required)

View Item