STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB

M. RIZKY BAIDILLAH, 1700874201295 (2023) STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (STUDI TERHADAP PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 31/PID.SUS-TPK/2018/PN.JMB) M.RIZKY BAIDILLAH 1700874201295.pdf - Published Version Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kata kunci: pemeriksaan, putusan hakim, kasus korupsi Pada Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, Pengadilan Negeri Jambi melepaskan terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai developer PT. Nasaliasyah Permata (PT. NP) untuk pembangunan perumahan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sarolangun Provinsi Jambi telah menimbulkan kerugian negara sebesar 24.689.000.000. Namun dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penuntut umum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui fakta persidangan yang terjadi pada keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb dan untuk mengetahui dampak terhadap keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif. hasil penelitiannya ialah menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa FERY NURSANTI Binti ABU MANSUR dilepas berdasarkan seluruh tuntutan hukum oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara. Sehingga hakim yang menjadi pertimbangan dalam pengambilam keputusan tersebut ialah barang bukti dalam perkara ini dalam persidangan dengan demikian terdakwa terlepas berdasarkan seluruh tuntutan. Sehingga dampak terhadap putusan PN Jambi No 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb ialah ketidak percayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama Hakim akan berlaku kepada masyarakat. Dalam hal ini penulis memberikan saran kepada para penegak hukum bahwa sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara tindak pidana korupsi, perlu dioptimalkan untuk menghindari kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item