PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

MUHAMAD AMINULLAH, 1800874201049 (2023) PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DI LINGKUNGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI) Muhamad Aminullah 1800854201040.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu kasus sengketa tanah adalah kasus admisnistratif yakni sertifikat ganda. Sekarang ini kasus sertifikat ganda ini telah layak dimasukkan ke dalam golongan extra ordiniare crime (kejahatan luar biasa). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Kota Jambi dan untuk mengetahui penyelesaian perkara sengketa tanah bersertifikat ganda di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya ialah faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda Hak Atas Tanah di Kota Jambi yaitu faktor kesalahan dalam pengukuran, Pejabat tidak memeriksa ada tidaknya sertipikat hak milik atas tanah sebelumnya, Kurang teliti memeriksa data fisik dan data yuridis, tidak adanya peta tanah. Tidak diterapkannya asas deliminasi kontradiktur, Tidak dilakukannya pengumuman di kantor desa selama 60 hari. Para Pihak salah menunjuk batas tanah. Domisili salah satu pihak di luar kota. Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda Di Lingkungan Hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu penyelesaian terkait dengan kasus sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu melalui jalur peradilan. Hal ini dikarenakan upaya yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi melalui musyawarah tidak berhasil. Dan setelah ada keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan pembatalan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi terhadap sertipikat yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Hendaknya ada peta pendaftaran yang lengkap dan administrasi pertanahan yang tertib di setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sehingga adanya Cacat Hukum Administratif seperti kesalahan letak dan batas dapat diketahui sedini mungkin.

Actions (login required)

View Item