PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) BAGIAN KEBERSIHAN PADA HOTEL PUNDI REZEKI DI KOTA JAMBI

NI LUH K. RENNY ANTARI, 1700874201496 (2023) PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) BAGIAN KEBERSIHAN PADA HOTEL PUNDI REZEKI DI KOTA JAMBI. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi.

Text (PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) BAGIAN KEBERSIHAN PADA HOTEL PUNDI REZEKI DI KOTA JAMBI) NI LUH K. RENNY ANTARI 1700874201496.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pekerja harian lepas adalah pekerja yang dipekerjaan untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. Sedangkan pekerja bulanan adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan). Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pemberian upah Pekerja Harian Lepas (PHL) bagian kebersihan pada Hotel Pundi Rezeki Di Kota Jambi. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam pemberian jaminan upah Pekerja Harian Lepas (PHL) bagian kebersihan pada Hotel Pundi Rezeki Di Kota Jambi. Tipe penelitian ini lebih bersifat Yuridis Empiris, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat Socio-Legal Approech. Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara purposive sampling. Permasalahan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Hotel Pundi Rezeki Di Kota Jambi ialah tidak di perhatikannya jaminan upah yang standar dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang semestinya kerja dengan sistim hitungan perhari Rp. 50.000,00.- (lima puluh ribu rupiah) sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan saat ini. padahal jaminan upah yang layak tenaga kerja buruh harian lepas sangat diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan hukum dalam pemberian jaminan upah Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Hotel Pundi Rezeki Di Kota Jambi ialah dengan mengikut sertakan Pekerja Harian Lepas (PHL) tersebut ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang di dasarkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengingat tenaga kerja sangat diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Saran yang dikemukakan hendaknya dinas ketenagakerjaan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik usaha hotel agar dapat mendaftarkan para PHL nya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan para PHL mendapatkan perlindungan hukum berupa hak dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Kata Kunci : Perlindungan Upah Pekerja Harian Lepas, Bagian Kebersihan

Actions (login required)

View Item